Pengamanan Kejaksaan: Koalisi Sipil Pertanyakan Isi Telegram Panglima TNI

Admin

2 min read

Post on May 12, 2025

4.4

Share

Pengamanan Kejaksaan: Koalisi Sipil Pertanyakan Isi Telegram Panglima TNI

Kegaduhan terkait pengamanan internal Kejaksaan Agung kembali mencuat setelah beredarnya telegram Panglima TNI. Sebuah koalisi organisasi sipil hari ini mempertanyakan isi telegram tersebut dan mendesak pemerintah untuk memberikan transparansi penuh atas kebijakan pengamanan di institusi penegak hukum. Telegram yang diduga memerintahkan penempatan personel TNI di Kejaksaan Agung telah memicu kekhawatiran akan potensi pelanggaran prinsip dualism of civilian control dan kemungkinan erosi demokrasi.

Kecemasan atas Potensi Militarisasi

Koalisi yang terdiri dari sejumlah LSM HAM dan organisasi sipil lainnya, menyatakan keprihatinan mendalam atas potensi militarisasi Kejaksaan Agung. Mereka berpendapat bahwa pengamanan internal sebuah institusi sipil seharusnya dilakukan oleh aparat keamanan sipil, bukan militer. "Telegram Panglima TNI ini menimbulkan pertanyaan besar tentang tujuan sebenarnya dan implikasinya terhadap kedaulatan sipil," ujar Budi Santoso, perwakilan dari salah satu LSM anggota koalisi. "Kami khawatir ini merupakan langkah awal menuju pelemahan sistem hukum dan pengurangan kontrol sipil atas militer."

Transparansi dan Akuntabilitas Dipertanyakan

Koalisi menuntut transparansi penuh dari pemerintah terkait isi telegram tersebut. Mereka mendesak agar isi telegram tersebut dipublikasikan secara terbuka dan dijelaskan secara detail kepada publik. "Tanpa transparansi, kita hanya bisa berspekulasi tentang motif di balik penempatan personel TNI di Kejaksaan Agung," kata Sri Wahyuni, aktifis HAM yang juga tergabung dalam koalisi. "Ini merupakan ancaman serius bagi prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi kita."

Hukum dan Regulasi yang Relevan

Penggunaan TNI dalam pengamanan internal institusi sipil haruslah sesuai dengan aturan hukum dan regulasi yang berlaku. Koalisi mengingatkan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip civilian control yang merupakan pilar penting dalam negara demokrasi. Mereka juga mengajak publik untuk terus memantau dan mengawasi proses pengamanan di Kejaksaan Agung agar tetap berpedoman pada hukum dan tidak menyimpang dari nilai-nilai demokrasi.

Pertanyaan-pertanyaan yang Perlu Dijawab:

• Apa isi lengkap telegram Panglima TNI tersebut?
• Apa alasan di balik penempatan personel TNI di Kejaksaan Agung?
• Apakah penempatan tersebut sesuai dengan aturan hukum dan regulasi yang berlaku?
• Bagaimana pemerintah akan menjamin bahwa penempatan personel TNI tidak akan mengancam kedaulatan sipil?
• Apa mekanisme pengawasan terhadap personel TNI yang ditugaskan di Kejaksaan Agung?

Kesimpulan:

Peristiwa ini mengungkap tantangan terus-menerus dalam mempertahankan kedaulatan sipil dan menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan mempertahankan demokrasi. Koalisi sipil akan terus memantau situasi dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah terkait hal ini. Kita harus bersama-sama mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang adil.

Kata Kunci: Kejaksaan Agung, Panglima TNI, Telegram, Pengamanan, Koalisi Sipil, Kedaulatan Sipil, Militarisasi, Transparansi, Akuntabilitas, Demokrasi, Hukum, Civilian Control.