Kelompok Sipil Kecam Telegram Panglima TNI Soal Pengamanan Kejaksaan Agung

Admin

2 min read

Post on May 12, 2025

4.6

Share

Kelompok Sipil Kecam Telegram Panglima TNI Soal Pengamanan Kejaksaan Agung

JAKARTA, INDONESIA (27 Oktober 2023) – Sejumlah kelompok sipil mengecam keras telegram Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait pengamanan Kejaksaan Agung. Telegram tersebut, yang detailnya masih belum dipublikasikan secara luas, menimbulkan kekhawatiran atas potensi pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Kritikus berpendapat bahwa instruksi tersebut menunjukkan intervensi militer yang tidak perlu dan berpotensi mengancam independensi lembaga penegak hukum.

Kekhawatiran atas Intervensi Militer

Telegram Panglima TNI yang mengarahkan pengamanan Kejaksaan Agung memicu kontroversi signifikan. Para aktivis hak asasi manusia dan pengamat hukum menilai tindakan ini sebagai bentuk intervensi militer yang tidak semestinya dalam urusan penegakan hukum. Independensi Kejaksaan Agung, sebagai lembaga penegak hukum yang vital, harus dijaga dari pengaruh eksternal, termasuk dari institusi militer.

"Kami sangat prihatin dengan adanya telegram tersebut," ujar Budi Santoso, Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "Suara Rakyat". "Pengamanan Kejaksaan Agung seharusnya menjadi tanggung jawab kepolisian, bukan TNI. Ini menunjukkan adanya potensi abuse of power dan melemahnya prinsip check and balances dalam sistem pemerintahan kita."

Transparansi dan Akuntabilitas Dipertanyakan

Kelompok sipil juga menyoroti kurangnya transparansi terkait isi telegram tersebut. Hingga saat ini, isi detail instruksi Panglima TNI belum dipublikasikan secara resmi, sehingga menimbulkan spekulasi dan meningkatkan kekhawatiran publik.

"Ketidakjelasan informasi justru memperkuat kecurigaan terhadap motif di balik instruksi pengamanan ini," kata Siti Aminah, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan HAM. " Pemerintah harus menjelaskan secara transparan alasan di balik keputusan ini dan memperjelas bagaimana pengamanan tersebut akan dilaksanakan tanpa mengancam independensi Kejaksaan Agung."

Menuntut transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu fokus utama kelompok sipil. Mereka mengajukan pertanyaan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas pengamanan tersebut. Apakah ada pertimbangan hukum yang jelas? Bagaimana memastikan agar tindakan militer tidak menghalangi proses hukum yang sedang berjalan?

Ancaman terhadap Supremasi Hukum

Intervensi militer dalam urusan sipil, terutama dalam penegakan hukum, merupakan ancaman serius terhadap supremasi hukum di Indonesia. Hal ini dapat menciptakan preseden buruk dan melemahkan peran lembaga sipil dalam menjaga keadilan dan stabilitas negara.

Kesimpulan: Telegram Panglima TNI terkait pengamanan Kejaksaan Agung menimbulkan kecemasan luas di kalangan kelompok sipil. Tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap independensi lembaga penegak hukum menjadi sangat penting untuk mencegah potensi pelanggaran hukum dan pemeliharaan demokrasi di Indonesia. Perkembangan situasi ini akan terus dipantau dan dilaporkan.

Kata Kunci: Kejaksaan Agung, Panglima TNI, Telegram, Intervensi Militer, Supremasi Hukum, Independensi Lembaga Hukum, Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Indonesia, Transparansi, Akuntabilitas