Demo Tolak UU TNI: Massa Padati DPR, Jalan Ditutup Total

Admin

2 min read

Post on Mar 27, 2025

4.5

Share

Demo Tolak UU TNI: Massa Padati DPR, Jalan Ditutup Total

Ribuan massa menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, menuntut penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI. Aksi yang berlangsung panas ini mengakibatkan penutupan total sejumlah ruas jalan di sekitar kompleks parlemen. Suasana tegang dan diwarnai kericuhan kecil mewarnai demonstrasi yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari ini.

Penolakan Revisi UU TNI: Poin-poin Krusial yang Diperdebatkan

Aksi demonstrasi ini dipicu oleh kekhawatiran publik terhadap sejumlah pasal dalam revisi Undang-Undang TNI yang dianggap berpotensi melemahkan pengawasan sipil terhadap militer dan memperluas kewenangan TNI di luar bidang pertahanan dan keamanan. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan massa antara lain:

• Peningkatan kewenangan Operasi Militer Selain Perang (OMSP): Massa khawatir perluasan kewenangan OMSP akan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi militer dalam urusan sipil. Mereka menuntut agar kewenangan TNI tetap terfokus pada pertahanan dan keamanan negara.
• Kurangnya transparansi dalam proses revisi: Kelompok demonstran juga memprotes kurangnya keterlibatan publik dan transparansi dalam proses revisi UU TNI. Mereka menilai, revisi yang terkesan terburu-buru dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat berpotensi merugikan kepentingan nasional jangka panjang.
• Potensi konflik horizontal: Ada kekhawatiran bahwa perluasan peran TNI dapat memicu konflik horizontal dan mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Para demonstran menekankan pentingnya menjaga netralitas TNI dan menghindari keterlibatan dalam politik praktis.

Jalan Ditutup Total, Arus Lalu Lintas Terganggu

Akibat demonstrasi besar-besaran ini, sejumlah ruas jalan di sekitar Gedung DPR/MPR ditutup total. Kepolisian telah melakukan pengalihan arus lalu lintas untuk menghindari kemacetan yang lebih parah. Petugas keamanan tampak berjaga ketat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Situasi di lapangan dipantau secara ketat oleh aparat keamanan.

Tanggapan Pemerintah dan DPR

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah dan DPR terkait tuntutan massa. Namun, beredar kabar bahwa pihak DPR tengah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak terkait revisi UU TNI. Kejelasan mengenai nasib revisi UU TNI tersebut masih dinantikan oleh publik.

Pentingnya Partisipasi Publik dalam Pengawasan Kekuasaan

Demonstrasi ini menjadi bukti nyata pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan. Suara rakyat harus didengar dan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Kesimpulan:

Demonstrasi penolakan revisi UU TNI di depan Gedung DPR menunjukkan keprihatinan publik yang besar terhadap potensi pelemahan pengawasan sipil terhadap militer. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya dialog dan keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan yang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Kita berharap pemerintah dan DPR dapat merespon aspirasi rakyat dengan bijak dan mencari solusi yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Semoga situasi dapat kembali kondusif dan jalannya pemerintahan tetap berjalan dengan lancar.

(Jangan lupa untuk mengikuti perkembangan berita terbaru melalui media terpercaya.)